JAKARTA: Menteri BUMN Erick Thohir resmi merombak direksi PT Pertamina (Persero). Posisi Direktur Utama yang sebelumnya diemban Nicke Widyawati, kini diserahkan kepada Simon Aloysius Mantiri, pria asal Tomohon, Sulawesi Utara yang dikenal sudah puluhan tahun ikut Presiden Prabowo Subianto.
Dengan perombakan tersebut, berarti tak lama lagi, Menteri BUMN juga akan melakukan perombakan di tubuh BUMN lainnya, termasuk Direksi PT PLN (Persero). Apalagi menurut informasi, SK Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PLN, akan habis pada Desember 2024 mendatang.
Lantas, siapa pengganti pria yang biasa disapa Darmo itu?.
Beberapa sumber yang layak dipercaya, politisi PDI Perjuangan asal Yogyakarta itu kabarnya saat ini mulai kasak kusuk mencari peluang dan dukungan untuk tetap mempertahankan posisi Dirut PLN. Apalagi ambisinya untuk duduk di Kabinet baik Menteri atau Wamen, sudah kandas.
Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN) Teuku Yudhistira berpandangan, saat ini PLN sangat membutuhkan penyegaran. Tujuannya jelas, agar performanya di era kepemimpinan Presiden Prabowo, PLN sebagai satu-satunya perusahaan dalam negeri yang mengurusi kelistrikan di Indonesia, bisa lebih baik.
“Siapapun nanti yang ditunjuk, tentu itu hak prerogatif Presiden Prabowo melalui Menteri BUMN Erick Thohir. Tapi tentu harapannya harus ada penyegaran. Cukuplah Darmo memimpin 3 tahun di PLN, toh internal PLN sangat paham bagaimana track record sejauh ini,” tegas Yudhistira di Jakarta, Rabu (6/12/2024).
Yudhis juga menyampaikan, dari hasil penelusuran Re-LUN, selama kepemimpinan Darmo, Nepotisme atas nama ‘pro hire’ (Profesional Hire) di tubuh PLN juga sangat mencolok
“Memang tidak ada larangan merekrut pejabat pro hire dan itu hal umum di sebuah koorporasi. Lantas orang yang bagaimana yang pantas direkrut? Bagaimana integritas, kredibilitas dan latar belakangnya? Tentunya yang direkrut itu sosok yang mumpuni sesuai kebutuhan PLN. Bukan sebaliknya malah mengedepankan nepotisme, atau mengutamakan kalangan keluarga atau koleganya yang ditempatkan di posisi ‘basah’ sekalipun tidak mampu bekerja,” tegasnya.
Salah satu sosok pejabat dari pro hire yang kini menjadi sorotan adalah berinisial PAS yang saat ini menduduki posisi Executive Vice President (EVP) di PLN.
“Ini orang masih berusia 30 tahun, sudah dapat posisi EVP PLN setingkat Kadiv di Kepolisian RI, padahal kalau pegawai PLN murni paling cepat menduduki jabatan tersebut di atas usia 40 tahun, informasinya dia terima gaji di atas 70 juta, belum lagi fasilitas dari PLN yang berhak diterimanya, tapi bagaimana kinerjanya, bisa kerja gak? Coba tanya pegawai dijajarannya,” sesal Yudhis.
