PELALAWAN,(LIPUTANREDAKSI.COM) – Dinilai arogan dan diduga sempat mengintimidasi dan mengancam awak media dan Narasumber (Akivis-red) atas pemberitaan yang diterbitkan oleh Media Organisasi (PW MOI-red) dengan judul (Sudah Viral Baru Sibuk, Selama Ini Kemana..?) Ketua Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PW MOI) Kabupaten Pelalawan Dedy Rizaldi dengan tegas meminta Bupati Pelalawan H Zukri mencopot jabatan Lurah Kerinci Timur.
Hal itu disampaikannya kepada awak media via telepon selulernya, pada Jumat (28/07/2023) malam. “Saya dengan tegas meminta Bapak Bupati Pelalawan H Zukri Misran, untuk mencopot Lurah Kerinci Timur tersebut. Hal ini karena sikap arogansi terhadap awak media yang telah keterlaluan mengintimidasi dan mengancam awak media juga Aktivis akan melaporkan ke pihak berwajib,” tegas Dedy.
Dedy mengaku kecewa sebab oknum lurah dinilainya tidak bersahabat dengan awak media. “Saya selaku Ketua PW MOI Pelalawan, kecewa atas tindakan yang dilakukan oleh Lurah Kerinci Timur, sangat tidak bersahabat, bukannya mengakui atas temuan yang dilakukan oleh LLMB Pelalawan bersama awak media, malah tak terima dan meminta berita tersebut untuk dihapus, jika tidak dia mengancam melaporkan ke pihak berwajib. Kan lucu tu menghalangi tugas jurnalis. Pejabat publik itu harus bisa bersahabat dan bersinergi dengan awak media. Temuan kita reel kok, ada buktinya. Pun temuan kita bukan hanya satu tempat, salah satunya ada janda dengan tiga orang anak yang anaknya tak bisa menyambung sekolahnya karena ibunya seorang janda dan tak bisa membiayai dan masih ada beberapa temuan lagi,” ucapnya.
Bukannya meminta maaf atas kesalahannya, oknum lurah malah mendesak untuk dipertemukan dengan Narasumber (Aktivis mahasiswa -red) dan memaksa untuk berdebat dan adu argumen.
” Saya juga menyayangkan sekali, bahwa lurah memaksa narasumber untuk berdebat, seolah-olah dia dengan persepsinya tidak bisa dibantah. Jangankan sekelas mahasiswa, Rocky Gerung pun mau dilayani, lucu sebenarnya saya dengarnya,” cakap Dedy.
Bupati Pelalawan tengah gencar-gencarnya menjalankan Program prioritas untuk kesejahteraan masyarakat. Dedy menyebut pejabat publik yang tidak sejalan dan tak respon terhadap masyarakatnya untuk tidak dipertahankan.
“Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi pejabat publik baik tingkat daerah ataupun nasional, sejatinya mereka juga harus siap menerima saran dan kritik dari warga sipil yang mereka layani. Kritik itu kan dapat membantu pejabat publik untuk memperbaiki kinerja mereka guna meningkatkan kualitas layanan publik agar terjalin sebuah komunikasi yang demokrasi. Saya rasa tak patut dipertahankan yang seperti itu,” ucap Dedy.
Menurut Dedy, perilaku dan tindakan setiap pejabat publik sejatinya berisiko karena menjadi sorotan masyarakat, terlebih ketika mereka bersikap reaksioner saat menerima kritikan dari warganya.
“Setiap pejabat (publik) itu pastinya beresiko karena semakin menjadi tontonan atau sorotan masyarakatnya. Sebagai seorang pelayan publik, harusnya para pemimpin siap menerima kritikan terhadap mereka yang dilayani dan jangan bersikap reaksioner dengan mencari dukungan dari sejumlah pihak untuk meredam si pengkritik tersebut dengan cara-cara tidak elok,” pungkas Dedy.