Mendagri Tito mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyukseskan program ini sesuai Inpres No. 8 Tahun 2025. Peran tersebut mencakup penyediaan lahan yang clear and clean, rekrutmen guru, serta koordinasi antar instansi terkait di daerah. Ia juga mengingatkan agar daerah tidak mengajukan usulan lokasi tanpa kesiapan riil di lapangan.
Tito juga menyoroti pentingnya penggunaan data tunggal sosial ekonomi nasional agar bantuan sosial dan bantuan program pendidikan seperti Sekolah Rakyat benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, data yang akurat akan memastikan bantuan dari pusat maupun daerah menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya kelompok miskin ekstrem.
“Kita termasuk negara dengan populasi besar. Maka data tunggal itu penting, khususnya terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kita ingin program ini mengurangi kemiskinan secara signifikan dan tepat sasaran,” tegas Tito.
Untuk mendorong kinerja daerah, Tito mengusulkan adanya kompetisi penurunan angka kemiskinan ekstrem antar provinsi dan kabupaten/kota. “Setiap enam bulan, bisa diberikan penghargaan kepada daerah terbaik dalam menurunkan kemiskinan ekstrem. Ini menjadi pemicu semangat bagi yang lain,” sebutnya.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Siak Fauzi Asni menyambut baik program tersebut, upaya mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat miskin di daerah.
“Tentu kita sangat mendukung program yang baik ini, dengan Sekolah Rakyat (SR) ini masyarakat kurang mampu bisa memperoleh akses pendidikan yang layak dan gratis,” ringkasnya.(Infotorial)
