“Jadi jangan di pukul rata, jika di beberapa daerah di Riau, Pemdanya akan melakukan pemutusan hubungan kerja. Untuk di Siak, saya luruskan semua honorer yang terdata terus bekerja dan tidak ada yang di rumahkan,” sebutnya.
Meskipun demikian, ia membenarkan adanya pemangkasan anggaran di setiap Satuan Kerja (Satker), namun hal ini juga terjadi di Kementerian dan Lembaga di Pusat.
“Pengurangan anggaran ini bagian dari tata kelola anggaran dan belanja daerah agar lebih efektif dan efisien serta skala prioritas,” pungkas ketua TAPD itu.***
