Ia juga menjelaskan, sebagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di Kampung dan ikhtiar melahirkan aparatur Kampung yang berkualitas.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Revisi Undang-Undang tentang Desa yang baru, mendorong adanya kebijakan tata kelola pemerintahan dan keuangan Kampung yang baik. Sehingga tujuan pembangunan masyarakat Kampung bisa terwujud untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya, serta menjadi Kampung yang berkualitas dan memiliki peran besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.
Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kampung pada rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Siak tahun 2024, mengambil Tema “Peran Pemerintah Daerah dan Kampung Dalam Mensukseskan PILKADA Tahun 2024 Serta Strategi Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024”.
Rakor tersebut diikuti sebanyak 389 Peserta yang terdiri dari Penghulu, Ketua Bapekam, Lurah dan Camat se-Kabupaten Siak. Dan dihadiri langsung oleh Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang juga Wakil Rektor IV IPDN Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si sebagai Narasumber.(lrs/info)
