SIAK ,LIPUTANREDAKSI.COM– DPRD Kabupaten Siak menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Putri Kacamayang, Senin (6/7/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak, H. Syarif, S.Ag., M.H., dan dihadiri Bupati Siak Dr. Afni, S.A.P., M.Si., Wakil Bupati Samsul Rizal, S.Ag., M.Si., unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala OPD, serta tamu undangan.
Dalam pandangan umum Fraksi Partai Golkar yang disampaikan Soma Imam Nuryani, fraksi menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas pelayanan publik.
Fraksi Golkar menyoroti realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 yang baru mencapai sekitar 85,32 persen dari target, sementara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai sekitar 64,10 persen.
Fraksi meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar penyertaan modal yang telah diberikan mampu menghasilkan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD.
Selain itu, Fraksi Golkar juga mengingatkan masih tingginya ketergantungan Kabupaten Siak terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal, peningkatan investasi, pengembangan sektor industri, serta pembenahan tata kelola aset daerah.
Menanggapi pandangan fraksi, Bupati Siak Afni menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan, kritik, dan rekomendasi yang diberikan DPRD. Menurutnya, seluruh pandangan fraksi menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan arah pembangunan daerah.
Afni mengakui bahwa Pemerintah Kabupaten Siak saat ini menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal yang memengaruhi ruang gerak pembangunan. Meski demikian, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerintah, lanjut Afni, terus melakukan berbagai langkah strategis melalui penetapan skala prioritas pembangunan, optimalisasi PAD, peningkatan efisiensi belanja daerah, percepatan digitalisasi pelayanan publik, serta memperjuangkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat maupun sumber pendanaan lainnya.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah APBD yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Orientasi pembangunan bukan hanya pada besarnya anggaran yang terserap, tetapi pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat,” ujar Afni.
Bupati juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur, pelayanan air bersih, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga penguatan perekonomian daerah tetap menjadi prioritas yang akan ditingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Di akhir penyampaiannya, Afni mengajak DPRD, pemerintah pusat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan pembangunan Kabupaten Siak.
“Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Pemerintah terbuka terhadap setiap kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi demi mewujudkan pembangunan yang semakin berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tutupnya.**
