SIAK, LIPUTANREDAKSI.COM– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak menggelar penandatanganan komitmen bersama percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kamis (18/12/2025), di Kantor KPU Kabupaten Siak.
Kegiatan ini dihadiri Ketua KPU Kabupaten Siak Said Dharma Setiawan, perwakilan Kejaksaan Nindy Axella, Polres Ratno P, Dandim Arifin, Ombudsman RI Perwakilan Riau Bambang Pratama, Kesbangpol Syamsurizal, Pengadilan Alfian, serta jajaran komisioner dan sekretariat KPU Siak.
Turut hadir Kepala Subbagian Rendatin Khaidir Bin Ad, Kasubbag Teknis dan Hukum Sukri Ari Yadi, Kasubbag SDM dan Parmas Fresly Gunata, serta Kasubbag Umum dan Logistik Budi Pranoto.
Ketua KPU Siak Said Dharma Setiawan menyampaikan bahwa komitmen pembangunan zona integritas sebenarnya telah dideklarasikan sejak tahun sebelumnya, namun pelaksanaannya sempat difokuskan pada tahapan Pemilu dan Pilkada.
“Alhamdulillah, meskipun kemarin fokus pada pemilu dan pilkada, kami tetap melakukan penguatan administrasi, tata kelola, dan keterbukaan informasi publik. Hari ini kami menegaskan kembali komitmen menuju percepatan zona integritas WBK–WBBM,” ujar Said.
Ia menjelaskan, KPU Siak juga telah menerima berbagai masukan dari Ombudsman RI Perwakilan Riau terkait peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Masukan ini menjadi bekal penting agar KPU Siak dapat memberikan pelayanan terbaik kepada partai politik, peserta pemilu, dan masyarakat luas. Yang utama adalah komitmen bersama, baik komisioner maupun sekretariat, untuk melaksanakan percepatan zona integritas,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau Bambang Pratama menekankan pentingnya pembenahan enam area perubahan serta dua indikator utama pelayanan publik dalam pembangunan zona integritas.
“KPU harus siap menghadapi Pemilu 2029 dengan pelayanan yang transparan, berintegritas, independen, dan berbasis digital. Masyarakat nantinya tidak hanya dilayani secara langsung, tetapi juga melalui sistem digital yang mudah diakses,” jelas Bambang.
Ia juga menegaskan bahwa netralitas dan independensi KPU sangat penting mengingat dinamika politik yang tinggi dalam setiap tahapan pemilu.
“Pelayanan harus diberikan secara adil kepada seluruh pengguna layanan, baik partai politik maupun calon kepala daerah. Dengan birokrasi yang bersih dan standar pelayanan yang jelas, kepercayaan publik terhadap KPU akan semakin kuat,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Siak menegaskan kesiapannya melakukan reformasi internal dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan lembaga penyelenggara pemilu yang profesional, bersih, dan terpercaya.
